Book
Panduan Tata Kelola PPID di Kemendikbud
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah diundangkan dan berlaku efektif sejak 30 April 2010. Dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia pada 1998, hal itu menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang balk (good governance), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.
UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan badan publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, tetapi juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Hal itu sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
Di sisi lain, Pasal 28J UUD 1945 menyatakan, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut. Keterbukaan dan akuntabilitas badan publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era global ini, sudah tak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi.
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain